Berita  

Kewenangan Presiden tak Perlu Diutak-atik

Kewenangan Presiden tak Perlu Diutak-atik

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, isu terkait perombakan atau reshuffle menteri di kabinet merupakan hak dan kewenangan Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, kewenangan presiden tersebut tidak perlu diutak-atik.

Hal tersebut disampaikan Johnny menanggapi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang meminta agar reshuffle tak mengusik jatah kursi menteri untuk partainya.

Suasana rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo) Johnny G Plate, Selasa (5/11/2019). (Frogmancollections.com/Handover)

“Terkait pengangkatan dan reshuffle anggota kabinet atau jabatan yang setara menteri sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden yang tidak perlu diutak atik,” kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/3/2022).

Meski demikian, Johnny mengatakan, jika Presiden melakukan diskusi dengan para pimpinan partai politik koalisi terkait pengangkatan pejabat negara, hal tersebut adalah hal yang wajar dalam demokrasi.

“Itu hal yang normal dan wajar dalam demokrasi dan recruitment pejabat negara yang tepat,” ujar dia.

Johnny menilai, hingga saat ini, sudah terlalu banyak energi politik yang dilakukan dalam membangun opini hanya untuk jabatan kabinet.

Empat Menteri Diprediksi Aman dari 'Ancaman' Reshuffle Jokowi

Oleh karena itu, ia meminta, seluruh pihak untuk fokus mengatasi permasalahan negara selama pandemi Covid-19.

“Ada 3 tantangan besar seperti pandemi Covid-19 yang semoga segera mulai melandai, disrupsi teknologi dan dampak perang Rusia-Ukraina.

Baca juga: Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, Geram Ada Kementerian Masih Pakai Produk Impor

Baca juga: Presiden Jokowi Undang Para Menterinya di Rabu PON, Bakal Ada Reshuffle Kabinet?

Kita juga perlu terus fokus dalam menyelenggarakan Keketuaan G20 yang efektif,” ucap dia.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah jika Presiden Joko Widodo merombak atau me-reshuffle kabinetnya untuk memasukkan kader PAN.

Namun, Muhaimin mewanti-wanti agar masuknya kader PAN ke kabinet tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki oleh kader PKB agar tidak menimbulkan konflik antarkedua partai.

“Silakan, asal enggak ganggu PKB.

Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB?,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).(kompas.com)

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi 8 Desember 2021, Sejumlah Nama Calon Menteri Bermunculan

Baca juga: Mensos Risma Marah-marah Lagi, Pengamat Politik: Jokowi Sebaiknya Evaluasi dan Reshuffle Menteri



#Kewenangan #Presiden #tak #Perlu #Diutakatik

Sumber : aceh.tribunnews.com

Exit mobile version