JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan, para tokoh atau pejabat yang melemparkan wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden merupakan penjahat demokrasi.
Para pejabat penjahat demokrasi versi KontraS yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
“Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu #PenjahatDemokrasi,” tulis Kontras dalam akun Twitter resminya @Kontras, Kamis (14/4/2022).
Unggahan ini telah dikonfirmasi dan diizinkan untuk dikutip oleh Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar.
Lewat cuitan tersebut, Kontras mengunggah foto profil masing-masing tokoh yang dinilai sebagai penjahat demokrasi.
Masing-masing foto dilengkapi dengan kutipan yang pernah diucapkan oleh para tokoh tersebut.
Foto-foto diberi cap berwarna merah dengan tulisan “Terbukti.
Penjahat demokrasi Indonesia”.
Pada foto Luhut misalnya, Kontras menuliskan bahwa Luhut sempat mengklaim memiliki data yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia menghendaki penundaan pemilu.
Baca juga: Menko Luhut vs BEM UI: Diteriaki Otoriter hingga Ditagih Soal Big Data Penundaan Pemilu 2024
Baca juga: Mendagri Harap Pelaksanaan Pemilu Berjalan Lancar dan Aman
Kemudian, tertera pernyataan langsung Luhut dalam foto tersebut.
#Kontras #Beri #Cap #Penjahat #Demokrasi #Pejabat #Dukung #Penundaan #Pemilu
Sumber : aceh.tribunnews.com
